SEJARAH PENDIDIKAN INDONESIA MASA KOLONIAL

SEJARAH PENDIDIKAN INDONESIA MASA KOLONIAL

Sejarah pendidikan yang akan diulas adalah sejak kekuasaan Belanda yang menggantikan Portugis di Indonesia. Brugmans menyatakan pendidikan ditentukan oleh pertimbangan ekonomi dan politik Belanda di Indonesia. Pendidikan dibuat berjenjang, tidak berlaku untuk semua kalangan, dan berdasarkan tingkat kelas. Pendidikan lebih diutamakan untuk anak-anak Belanda, sedangkan untuk anak-anak Indonesia dibuat dengan kualitas yang lebih rendah. Pendidikan bagi pribumi berfungsi untuk menyediakan tenaga kerja murah yang sangat dibutuhkan oleh penguasa

Kerja paksa dapat dijalankan sebagai cara yang praktis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Rakyat miskin selalu menjadi bagian yang dirugikan karena digunakan sebagai tenaga kerja murah. Rakyat miskin yang sebagian bekerja sebagai petani juga dimanfaatkan untuk menambah kas negara penguasa.

Untuk melancarkan misi pendidikan demi pemenuhan tenaga kerja murah, pemerintah mengusahakan agar bahasa Belanda bisa diujarkan oleh masyarakat untuk mempermudah komunikasi antara pribumi dan Belanda. Lalu, bahasa Belanda menjadi syarat Klein Ambtenaarsexamen atau ujian pegawai rendah pemerintah pada tahun 1864. Syarat tersebut harus dipenuhi para calon pegawai yang akan digaji murah. Pegawai sedapat mungkin dipilih dari anak-anak kaum ningrat yang telah mempunyai kekuasaan tradisional dan berpendidikan untuk menjamin keberhasilan perusahaan.

Jadi, anak dari kaum ningrat dianggap dapat membantu menjamin hasil tanam paksa lebih efektif, karena masyarakat biasa mengikuti perintah para ningrat. Suatu keadaan yang sangat ironis, kehidupan terdiri dari lapisan-lapisan sosial yaitu golongan yang dipertuan (orang Belanda) dan golongan pribumi sendiri terdapat golongan bangsawan dan orang kebanyakan.

. A. Masa Kolonial Belanda

Tahun 1596, di bawah pimpinan Cornelis Ed Houtman, Belanda pertama kalinya datang ke Indonesia. Misi kedatangannya adalah berdagang. Dengan menyusuri pantai Jawa, Belanda akhirnya mencapai daerah Timur (Ambon dan sekitarnya). Mereka kembali dengan membawa rempah-rempah yang cukup banyak. Sejak saat itu pedagang Belanda yang datang ke Indonesia semakin ramai. Untuk menghindari persaingan, tahun 1602 Belanda mendirikan VOC (Persatuan Dagang Hindia Timur). Dengan dalih perdagangan inilah, VOC terus memperkuat perdagangannya. Lewat politik yang dilakukannya dengan raja-raja Jawa, VOC sebagai kepanjangan tangan Belanda akhirnya menjadikan Indonesia sebagai daerah jajahan (koloni).

Untuk lebih memperkuat kedudukan, Belanda mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak Indonesia. Sekolah ini bertujuan menghasilkan pegawai-pegawai rendahan baik untuk pegawai negeri maupun pegawai swasta. Pembukaan sekolah itu didorong oleh kebutuhan praktis berkaitan dengan pekerjaan di berbagai bidang dan kejuruan. Secara umum kecenderungan penyelenggaraan pendidikan kolonial adalah sebagai berikut:

(1) Membiarkan terselenggaranya pendidikan Islam tradisional serta membantu mendirikan beberapa madrasah Islamiah di Nusantara misalnya:

a. Melanjutkan sistem lama dalam bentuk pengajian Al-qur’an dan Kitab Kuning.

b. Mendirikan pondok pesantren modern misalnya di Jombang Ponpes Tebuireng, di Ponorogo Ponpes Gontor.

c. Mendirikan sekolah agama atau madrasah misalnya madrasah adabiah di Aceh, Madrasah maktab Islamiah di Tapanuli medan.

(2) Mendirikan sekolah Zending (misionaris) yang bertujuan menyebarkan agama Kristen untuk orang-orang Belanda dan buni putra. Beberapa sekolah yang didirikan Belanda misalnya:

a. 1607 mendirikan sekolah di Ambon dengan bahasa Melayu dan Belanda.

b. 1622 mendirikan sekolah di Kepulauan Banda lengkap dengan asrama

c. 1630 mendirikan sekolah Warga Masyarakat di Jakarta untuk tingkat sekolah dasar yang mendidik budi pekerti.

d. 16422 mendirikan sekolah latin (tingkat SMP) di Jakarta.

e. 1745 mendirikan Seminari Theologika untuk mendidik calon pendeta

B. Masa Kolonial Jepang

Indonesia menjadi daerah koloni Jepang pada tahun 1942 s/d 1945. Masa itu berada pada situasi Perang Dunia sehingga pemerintah Jepang bersifat militeristik. Pada awalnya, kedatangan Jepang disambut gembira karena Jepang berhasil mengelabui masyarakat Indonesia dengan taktik Jepang sebagai saudara tua bangsa Indonesia, walaupun pada akhir Jepang juga menjadikan Indonesia sebagai jajahan.

Penyelenggaraan pendidikan zaman Jepang ditujukan untuk menghasilkan tentara yang siap memenangkan perang bagi Jepang. Oleh karena itu banyak pemuda dilatih baris berbaris, bela diri, menggunakan senjata sehingga lahir Keibodan (polisi pembantu), Heiho (tentara pembantu), Fujinkai (sukarelawan wanita) yang semuanya bergabung dalam Peta (Pembala Tanah Air). Disamping itu, bahasa Indonesia banyak digunakan di sekolah-sekolah, bahasa Jepang sebagai bahasa kedua sedang bahasa Belanda dilarang. Sistem dualistic deskriminatif dihapus dan dirintis pengintegrasian jenis sekolah.

Sekolah yang didirikan Belanda dirombak, misalnya sekolah rendah (Lagere Onderwijs) diganti Sekolah Rakyat (Kokumin Gakho) terbuka untuk semua penduduk dengan lama pendidikan enam tahun. Perhatian Jepang pada pendidikan sangat besar, dibuktikan dengan mendirikan Sekolah Guru dua tahun (Sato Sikan Gakho), Sekolah Guru empat tahun (Guto Sikan Ghako) dan Sekolah Guru enam tahun (Koto Sikan Ghako). Pembinaan guru dilakukan dengan indoktrinasi mental ideologis Hakko ichi-U untuk kemakmuran bersama Asia Raya, latihan kemiliteran, olahraga dengan lagu-lagu Jepang (taiso), menyanyikan lagu kebangsaan Jepang (Kimigayo), mengibarkan bendera Jepang (Hinimaru) dan menghormati kaisar Jepang (Tenno Heka), kerja bakti di jalan raya, asrama militer, menanam pohon jarak dan lain-lain.

. C. Pendidikan Pada Masa Klasik

Masuknya kebudayaan Hindu di beberapa daerah di pulau Jawa menjadi titik awal zaman sejarah tulis menulis di Indonesia. Tulisan dengan huruf Pallawa yang berisi sastra, agama, sejarah, etika menjadi sumber pendidikan golongan raja-raja dan bangsawan. Pendidikan mengharuskan anak-anak, pemuda dan orang dewasa mempelajari huruf Pallawa. Zaman pemerintahan Erlangga (990-1049) banyak buku-buku bahasa, sastra, hukum, filsafat diterjemahkan ke bahasa Jawa kuno (Kawi) sehingga lahirlah guru-guru profesional pada zamannya. Seorang guru profesional harus lahir dari kasta Brahmana sedang muridnya bisa terdiri dari kasta Brahmana sendiri sandar 2 kasta di bawahnya, sebab kasta sudra tidak diperkenankan menjadi murid.

Puncak pendidikan Budha dicapai pada zaman Sriwijaya. Guru terkenal pada zaman Sriwijaya ialah Darmapala dari Nalanda. Tahun 685, I Tsing (seorang Budhis Cina) yang pulang dari India singgah di Sriwijaya menerjemahkan 100 buku agama Budha ke dalam bahasa Cina. Bermula dari hal ini, agama Budha banyak dipelajari orang-orang sehingga akhirnya Budha berkembang di pulau Jawa.

D. Pendidikan Pada Zaman Kemerdekaan

1. Penyelenggaraan Pendidikan Pada Awal Kemerdekaan (1945-1950)

A. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) mengusulkan perlunya pe. mbaharuan di bidang pendidikan. Usulan itu antara lain :

(1) Pengajaran harus membimbing murid untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

(2) Sesuai dengan sila keadilan sosial, pengajaran harus terbuka untuk setiap penduduk baik laki-laki maupun perempuan.

(3) Untuk orang dewasa perlu diselenggarakan pemberantasan buta huruf.

(4) Pendidikan agama hendaknya mendapat tempat yang teratur dan seksama. Ponpes dan madrasah yang telah lama berdiri hendaknya mendapat bantuan dan perhatian yang nyata dari pemerintah.

(5) Pengajaran teknik dan perekonomian harus mendapat perhatian istimewa.

B. Atas usulan S. Mangunsarkoro akhirnya dibentuk pendidikan masyarakat yang bertujuan membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Untuk mencapai tujuan ini sek harus menggunakan metode belajar (ceramah, tanya jawab, diskusi, partisipasi aktif) dan metode kerja.

C. Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran yang dipimpin Ki Hajar Dewantoro dengan tugas:

(1) mengadakan struktur pengajaran model baru.

(2) menetapkan bahan pengajaran dengan menimbang keperluan praktis, dan

(3) menyiapkan rencana pelajaran untuk setiap sekolah dan setiap kelas.

D. Pemerintah harus menambah gedung sekolah karena gedung sekolah yang ada hancur akibat perang. Usaha dilakukan antara lain:

(1) mendirikan gedung baru.

(2) menyewa rumah penduduk untuk pelaksanaan pendidikan.

(3) mengadakan sistem shift ( sekolah pagi dan sekolah sore menempati sebuah gedung).

E. Menetapkan kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan pengajaran nasional. Kurikulum hendaknya berisi:

(1) Meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat

(2) Meningkatkan pendidikan jasmani

(3) Meningkatkan pendidikan watak

2. Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 1950-1959 (Demokrasi Liberal)

Masa demokrasi liberal ditandai diberlakukannya UUDS 1950 sebagai dasar negara RI. Pelaksanaan pendidikan diatur dengan UU No. 4 Th. 1950 dan mulai 18 Maret 1954 diperbarui menjadi UU No. 12 Th. 1954, diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Tujuan pendidikan dan pengajaran menurut UU ini ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Pasal 5 menerangkan bahwa bahasa perasatuan (Indonesia) resmi menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah kecuali TK dan tiga kelas rendah di SD diperbolehkan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar.

a. Penyelenggaraan Pendidikan

Untuk penyelenggaraan pendidikan dikeluarkan PP No. 65 Th. 1951 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat ke provinsi termasuk urusan pendidikan pengajaran dan kebudayaan. Dengan PP tersebut provinsi memiliki kewajiban:

(1) Mendirikan sekolah rendah kecuali sekolah rakyat latihan

(2) Memberikan subsidi kepada partikulir

(3) Mata pelajaran agama diberikan menurut agamanya, dimulai kelas IV

(4) Guru agama diangkat oleh Menteri Agama atas usulan instansi agama yang berkepentingan.

3. Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 1959-1969 (Demokrasi Terpimpin)

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 diberlakukan lagi. Secara formal pelaksanaan pendidikan menggunakan UU No. 12 Th. 1954 dimana tujuan pendidikan adalah: “membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air”. Namun di dalam prakteknya, Mudyahardjo (2001:401) mengatakan, UU No. 12/1954 ditinggalkan, dan menggunakan Keputusan Presiden No. 145/1954, tujuan pendidikan di semua sekolah berubah menjadi: “agar dapat melahirkan manusia sosialis yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia adil dan makmur baik spiritual maupun material dan berjiwa Pancasila”.

4. Penyelenggaraan Pendidikan Masa Orde Baru

a. Tahun 1966-1969

Orde baru diawali setelah penumpasan G.30 S/PKI tahun 1965. Pemerintah berkeinginan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, dasar pendidikan adalah falsafah negara, yakni Pancasila, sedangkan tujuan pendidikan adalah membenuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki Pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945. Isi pendidikan adalah:

(a) mempertinggi mental, moral, budi pekerti serta memperbaiki keyakinan agama.

(b) mempertinggi kecerdasan dan keterampilan.

5 5. Pendidikan Pra Kemerdekaan

Pendidikan modern di Indonesia dimulai sejak akhir abad ke-18, ketika belanda mengakhiri politik “tanam paksa” menjadi politik etis, sebagai akibat kritik dari kelompok sosialis di negeri Belanda yang mengecam praktik tanam paksa yang menyebabkan kesengsaraan maha dasyat di Hindia Belanda. Pendidikan “ongko loro” diperkenalkan bukan saja sebagai elaborasi terhadap desakan kaum sosialis di negeri Belanda, namun juga didasari kebutuhan pemerintah pendudukan untuk mendapatkan pegawai negeri jajaran rendah di dalam administrasi pendudukannya. Pendidikan yang digerakkan oleh penjajah belanda kamudian ditiru kembangkan oleh kaum nasionalis Indonesia.

Sejarah pendidikan di Indonesia modern dimulai dengan lahirnya gerakan Boedi Oetomo di tahun 1908, “Pagoeyoeban Pasoendan” di tahun 1913, dan Taman Siswa di tahun 1922. Perjuangan kemerdekaan menghasilkan kemerdekaan RI tahun 1945. Soekarno, presiden pertama Indonesia membawa semangat “nation and character building” dalam pendidikan Indonesia. Di seluruh pelosok tanah air didirikan sekolah, dan anak-anak dicari untuk disekolahkan tanpa dibayar. Untuk meningkatkan kualitas guru, didirikan pendidikan guru yang diberi nama KPK-PKB, SG 2 tahun, SGA/KPG, kursus B-1 dan kursus B-2.

Masa prakemerdekaan begitu banyak persoalan yang menerpa dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan pada saat itu masih dipengaruhi oleh kolonialisme, alhasil bangsa ini dididik untuk mengabdi kepada penjajah atau setelah pasca kemerdekaan adalah untuk kepentingan para penguasa pada saat itu. Karena, pada saat penjajahan semua bentuk pendidikan dipusatkan untuk membantu dan mendukung kepentingan penjajah.

Pendidikan di zaman penjajah adalah pendidikan yang menjadikan penduduk Indonesia bertekuk lutut di bawah ketiak kolonialis. Bangsa ini tidak diberikan ruang yang lebar guna membaca dan mengamati banyak realitas pahit kemiskinan yang sedemikian membumi di bumi pertiwi. Dalam pendidikan kolonialis, pendidikan bagi bangsa ini bertujuan membutakan bangsa ini terhadap eksistensi dirinya sebagai bangsa yang seharusnya dan sejatinya wajib dimerdekakan.

. Pendidikan Pasca Kemerdekaan dan Masa Orde Lama

Tidak jauh berbeda setelah masa kemerdekaan, pendidikan di masa pascakolonial melahirkan beberapa hal diantaranya:

1. Terdapat banyak sikap hidup yang bisu dan kelu. Kebudayaan bisu dan budaya pedagogi yang hanya mengandalkan memori otak sehingga menjadikan sekolah hanya sebagai tempat untuk mendengarkan guru ceramah tanpa siswa diberikan kesempatan untuk berpikir kritis. Pada saat ini siswa tidak memiliki pilihan untuk tidak mengikuti metode ceramah ini, karena guru diposisikan sebagai subjek sentral yang harus dihormati oleh murid.

2. Penduduk dipinggiran kota (di kampung-kampung kumuh) ternyata belum mampu berkembang dan belum dapat diikutsertakan dalam proses pendidikan.

3. Model sekolah yang mengikuti model barat ternyata belum hilang bekas-bekas pengaruhnya dalam mengalami kegagalan.

4. Di sekolah-sekolah, bahasa ibu (bahasa daerah asli) didiskualifikasi secara sistematis, diganti dengan bahasa intelektual dan artifisial penguasa di bidang politik.

5. Kaum elit dan intelektual yang mendapatkan pendidikan dari luar negeri ternyata tidak akrab dengan masyarakat pribumi.